Dukung Keberhasilan Program Pemerintah Daerah, PKK harapkan Perangkat Daerah Bersinergi

Disdukcapil- Dalam rangka penguatan peran sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Kabupaten Purworejo mengadakan Rapat Koordinasi dengan acara “Sinergitas Kegiatan PKK Kabupaten Purworejo dengan OPD terkait” pada Kamis (10/3/2022). Acara yang diselenggarakan di Kantor Aula PKK Kabupaten Purworejo tersebut mengundang seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Purworejo dan dibuka secara langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo, Fatimah Verena Prihastyari Agus Bastian,SE. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tergabung didalam Pokja 1 dihadiri Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Budi Hari Astuti, SE bersama Sub Koordinator SIAK, Sinung Sulistyaning, S.T.Ars.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)  adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, termasuk didalamnya sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan. Berlandaskan regulasi yang jelas dan digunakan sebagai pedoman bagi PKK menjalankan peran, yang mana hal tersebut telah diatur dalam BAB I Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yakni dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka pada forum Rakor tersebut TP PKK berharap bisa dilibatkan dalam membantu mensukseskan Program Disdukcapil agar bisa “nyekrup” dengan kegiatan yang ada.

           Poin penting yang diperoleh dari forum Rakor tersebut yaitu TP PKK Kabupaten Purworejo menghendaki Perangkat Daerah terkait menggandeng PKK ketika melaksanakan kegiatan pada Tahun 2022. Melalui sinergitas yang baik inilah diharapkan PKK bisa menjadi bagian di dalam keberhasilan Program Perangkat Daerah dan dapat mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK dalam masyarakat. (soyem & team)