Disdukcapil- Pengendalian Gratifikasi menjadi hal penting yang harus selalu di tumbuhkan pada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo karena predikat Wilayah Bebas Korupsi telah diraih di Tahun 2021 dan merupakan amanat undang-undang untuk melaksankanya, hal tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan pada Apel Pagi pada Senin (8/5/2023).
“Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah gratis, kami mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tidak menerima gratifikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa barang, makanan ataupun uang”, ungkap Sekretaris Dinas Disdukcapil Purworejo saat sabutan apel.
“Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Disdukcapil Purworejo, pada hari Rabu (3 Mei 2023) kemarin mendapatkan pelaporan penerimaan gratifikasi dari pemohon layanan dan sekarang sudah diteruskan kepada Inspektorat untuk dilanjutkan pada KPK,” semoga menjadi contoh untuk yang lain apabila menemui kasus yang sama, imbuh Suryadi, ST.,MM.
Kejadian tersebut berawal dari pemohon layanan yang baru pulang dari luar negeri mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memberikan sejumlah uang kepada petugas padahal udah ditolak oleh petugas. Dia berdalih sebagai ungkapan syukur karena telah mendapat pelayanan terbaik.
Namun sesuai Undang- undang hal tersebut tidak dibenarkan. Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.(sr)
Komentar Terbaru