Disdukcapil- Jemput bola layanan IKD di Balai Desa Brengkol Kecamatan Pituruh pada Selasa (21/1/2025) menandai keberlanjutan layanan aktif dari Disdukcapil Purworejo dalam rangka suksesnya penerapan Identitas Kependudukan Digital terhadap masyarakat.

Setelah selama dua tahun sebelumnya menyasar seluruh Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal,SMA/SMK, serta beberapa Bank, Perangkat Daerah yang pernah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) pada tahun 2021 ini akan memaksimalkan layanan di Desa- desa pada Tahun 2025.

Pelayanan di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen pada hari tersebut disambut baik oleh warga. Sebanyak 138 orang telah teraktivasi IKD di smartphone yang dimiliki.

Lima pegawai Disdukcapil Purworejo yang dipimpin oleh Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, Surahmi, S.IP.,MM.,melakukan pendampingan yang diawali instal, pengisian NIK, alamat email, nomor handphone, swafoto serta diakhiri pindai qr code dilanjutkan dengan tahap aktivasi.

Selain IKD, permohonan KK, permohonan pindah perekaman KTP-el pemula, permohonan Akta Kelahiran, Kutipan kedua Akta kelahiran karena hilang juga turut dilayani dalam kegiatan yang dikawal langsung oleh Kepala Desa.

Menanggapi pelayanan dari Disdukcapil Purworejo terhadap warganya, Perempuan nomer satu di Desa Brengkol yang berusia 40 tahun ini menyampaikan apresiasinya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas layanan IKD dari Disdukcapil Purworejo semoga dapat bermanfaat bagi warga kami, terutama bagi yang memiliki mobilitas menggunakan sarana transportasi umum seperti kereta api dan pesawat terbang dan berharap kedepannya pemberlakuan penerapan penuh bagi seluruh layanan publik”, ungkap Bibit Turasmi.

Untuk diketahui Identitas Kependudukan Digital merupakan informasi elektronik dalam bentuk aplikasi yang memuat dokumen kependudukan seperti KTP el dan merupakan prioritas utama yang dikerjakan oleh pemerintah negara-negara ASEAN sebagai pintu gerbang pemerintahan digital.

Di Indonesia, IKD ditetapkan sebagai satu dari sembilan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. (sr)