Meriahkan Karnaval SCTV, Disdukcapil Purworejo Siapkan Layanan Aktivasi IKD

Disdukcapil- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo turut memeriahkan rangkaian acara Karnaval SCTV yang akan digelar di Alun-Alun Kabupaten Purworejo selama dua hari, yakni pada 7–8 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Disdukcapil akan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan dengan memprioritaskan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.

Kepastian keikutsertaan tersebut disampaikan dalam rapat persiapan yang dilaksanakan pada Jumat (6/11/2026) di Ruang Rapat Perangkat Daerah Disdukcapil Purworejo. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Suryadi, ST., MM., dengan membahas kesiapan tim serta teknis pelaksanaan pelayanan selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan hasil rapat, Disdukcapil akan membentuk tim pelayanan khusus untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan aktivasi IKD. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui penguatan pemanfaatan identitas digital.

Aktivasi IKD memiliki peran penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap Program Perlinsos. PIN IKD menjadi pintu masuk dalam proses autentikasi identitas, baik bagi masyarakat yang akan berpartisipasi sebagai Agen Perlinsos maupun yang ingin mengajukan Perlinsos secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu memastikan IKD telah aktif agar dapat mengakses tahapan layanan tersebut.

Melalui keikutsertaan dalam Karnaval SCTV, Disdukcapil Purworejo tidak hanya turut memeriahkan kegiatan hiburan masyarakat, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivasi IKD.

Masyarakat yang hadir di Alun-Alun Kabupaten Purworejo selama kegiatan Karnaval SCTV berlangsung diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan aktivasi IKD serta memperoleh informasi mengenai pemanfaatannya dalam mendukung akses layanan publik, termasuk Program Perlindungan Sosial.(sr)