Perangi Praktik Gratifikasi, Disdukcapil Purworejo Siapkan Flyer dan Konten Himbauan

Disdukcapil- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik gratifikasi, khususnya menjelang perayaan hari raya. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyiapkan flyer serta konten himbauan penolakan gratifikasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Disdukcapil Purworejo, Surahmi, S.IP., M.M.,seusai mengikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Purworejo pada Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini merupakan penjabaran lebih rinci dari Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor: 700.1.2.3/1.998 tanggal 24 Februari 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari raya keagamaan maupun hari besar lainnya.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa setiap pihak memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui pengendalian gratifikasi. Pegawai Negeri diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Praktik gratifikasi dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melanggar peraturan maupun kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

Surahmi mengatakan, Disdukcapil Purworejo selama ini secara konsisten memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk menolak segala bentuk gratifikasi.

“Kami selalu menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai dalam berbagai kesempatan terkait penolakan gratifikasi dan sejauh ini berjalan cukup efektif. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, kami juga akan menyiapkan flyer penolakan gratifikasi serta konten himbauan yang menarik agar pesan ini dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui langkah tersebut, Disdukcapil Purworejo berharap kesadaran akan pentingnya menolak gratifikasi semakin meningkat, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat terus berjalan secara profesional, transparan, dan berintegritas.(sr)