Disdukcapil Purworejo Hadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan TPPO

Disdukcapil- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo, Rabu (12/11/2025), bertempat di Ruang Rapat Perangkat Daerah setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Purworejo, Agus Subiyantoro, S.Sos., M.M., hadir mewakili Kepala Disdukcapil. Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, A.P., M.Si., dan diikuti oleh berbagai perwakilan instansi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Turut hadir dalam forum tersebut antara lain Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DINSOSDALDUKKB), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DINKOMINFOSTASANDI), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DINPORAPAR), Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (DINPERINTRANSNAKER), Satpol PP dan Damkar, Badan Kesbangpol.

Kemudian perwakilan dari RSUD dr. Tjitrowardojo, RSUD dr. R. Tjokronegoro, Bagian Kesra, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum Setda, Polres Purworejo, Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Kabupaten Purworejo, dan Forum Relawan Kesejahteraan Anak (Forkare) Kabupaten Purworejo.

Sebagai perangkat daerah yang mengelola data kependudukan, Disdukcapil memiliki peran strategis dalam memastikan keabsahan identitas warga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Purworejo, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang sah sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga.(sr)