Pelayanan Rekam KTP-el Penduduk Rentan di Desa Soko Sempat Diwarnai Ketegangan, Disdukcapil Kedepankan Pendekatan Humanis

Disdukcapil- Pelaksanaan inovasi layanan Perekaman KTP elektronik (KTP-el) bagi penduduk rentan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, pada Kamis (22/1/2026), sempat diwarnai ketegangan di lapangan.

Ketegangan terjadi pada tahapan awal kegiatan saat perangkat desa menyampaikan maksud dan tujuan pelayanan kepada keluarga warga sasaran. Dalam situasi tersebut, ibu dari warga yang akan dilakukan perekaman menunjukkan penolakan yang disertai tindakan pelemparan tempat duduk ke arah perangkat desa, sehingga kondisi di lokasi sempat menjadi tidak kondusif.

Adapun warga yang diajukan dalam pelayanan perekaman merupakan penyandang disabilitas tuna netra. Sementara itu, ibu yang bersangkutan tercatat sebagai warga dengan kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga pelaksanaan pelayanan memerlukan pendekatan khusus, kehati-hatian, serta pendampingan lintas sektor.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Desa Soko segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo serta Bhabinkamtibmas setempat untuk melakukan pendampingan dan pengamanan guna meredakan ketegangan serta memastikan keselamatan seluruh pihak yang terlibat.

Koordinator kegiatan perekaman biometrik KTP-el, Analis Kebijakan Ahli Muda Disdukcapil Kabupaten Purworejo, R.Anang Widodo, SE., menyampaikan bahwa dinamika tersebut merupakan tantangan yang kerap dijumpai dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan.

“Dalam situasi seperti ini, kami tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Tujuan utama kami adalah memastikan hak administrasi kependudukan warga dapat terpenuhi, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan kondisi psikologis keluarga,” ujarnya.

Setelah melalui koordinasi dan pengamanan yang diperlukan, kegiatan perekaman biometrik KTP-el akhirnya dapat dilaksanakan dan berjalan dengan tertib. R. Anang Widodo menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari sinergi dan koordinasi lintas sektor.

“Kolaborasi antara Disdukcapil, pemerintah desa, Dinas Sosial, serta Bhabinkamtibmas sangat membantu menciptakan situasi yang kondusif sehingga proses perekaman dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Peristiwa ini menjadi gambaran tantangan pelayanan publik di lapangan, khususnya bagi penduduk rentan, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.(sr)